Sejarah Dewan Perwakilan Rakyat

Di awal kemerdekaan (1945 – 1949)

Pada awal kemerdekaan, tidak ada lembaga negara yang diamanatkan oleh UUD 1945. Dengan cara ini, Komite Negara Pusat (KNIP) didirikan sesuai dengan Pasal 4 aturan sementara Konstitusi pada tahun 1945. Komite ini adalah pelopor badan legislatif Indonesia.

Jumlah anggota KNIP adalah 60 orang, tetapi menurut sumber lain, ada 103 anggota KNIP. KNIP sebagai MPR diadakan enam kali, dan dalam melaksanakan pekerjaan yang Korea Utara bentuk Komite Buruh Negara Pusat, Badan Kerja memutuskan untuk menyetujui 133 tagihan selain gerak, resolusi, proposal dan pengajuan lainnya Berhasil.

Era Indonesia (1949 – 1950)

Republik Indonesia Parlemen pada waktu itu di Amerika Serikat dibagi menjadi dua parlemen, Senat 32-partai dan Dewan Perwakilan 146-partai (49 di antaranya merupakan perwakilan dari Republik Indonesia-Yogyakarta). Hak-hak yang dimiliki oleh Korea Utara adalah hak anggaran, inisiatif, dan amandemen, dan wewenang untuk membuat rancangan undang-undang kepada pemerintah [2]. Selain itu, Korea Utara memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan, pertanyaan, dan hak untuk menginterogasi, tetapi tidak ada hak untuk menggulingkan kabinet. Dalam kurun waktu yang sangat singkat itu, dalam tujuh undang-undang, termasuk nomor hukum berhasil diselesaikan dalam waktu sekitar satu tahun. Pada tanggal 7 Juli 1950, tentang perubahan konstitusi sementara RIS menjadi konstitusi sementara Republik Indonesia. Kami mengajukan 16 latihan dan 1 pertanyaan oleh Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat [2].
Masa Kongres Rakyat Sementara (1950 – 1956)

Pada 14 Agustus 1950, Korea Utara dan Senat RIS menyetujui rancangan Konstitusi NKRI (UU No. 7/1950, LN 56/1950). Pada 15 Agustus 1950, Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat RIS mengadakan pertemuan untuk membaca piagam pernyataan tentang pembentukan NKRI. 2. Dengan UUDS yang mulai berlaku pada 17 Agustus 1950, pendirian NKRI mencakup seluruh wilayah Indonesia.

Menurut isi Pasal 77 Konstitusi, jumlah anggota DPRS adalah 236, yaitu 148 dari DPR – RIS, 29 dari Senat RIS, 46 dari Komite Pekerja Nasional Pusat dan 13 dari DPA RI Yogyakarta ditetapkan.
Durasi DPR sebagai hasil pemilu 1955 (1956 – 1959)

Dewan Perwakilan Rakyat ini adalah hasil pemilihan pada tahun 1955, dan jumlah anggota yang dipilih dalam pemilihan adalah 272 orang. Pada pemilu 1955, 542 anggota konstituen juga dipilih.

Karena dasar hukum yang berlaku adalah Konstitusi, kewajiban dan kekuasaan DPR melalui pemilu 1955 sama dengan posisi DPRS secara keseluruhan. Tidak hanya ada sejumlah besar faksi di Republik Rakyat Demokratik Korea, tetapi juga tidak adanya dua partai besar yang kuat memberi kesan bahwa pemerintah adalah hasil dari koalisi. Selama periode ini ada tiga kabinet, kabinet Burhanuddin Harahap, kabinet Ali Sastroamidjojo, dan kabinet Djuanda.

Hasil DPR periode Keputusan Presiden tahun 1959

berdasarkan Konstitusi 1945 (1959 – 1965)

Setelah sumpah, jumlah 262 anggota kembali aktif. Di Korea Utara ada 19 faksi, yang dikendalikan PNI, Masjumi, NU, dan PKI.

Dengan Keputusan Presiden pada 3 Maret 1960, Presiden membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Karena Korea Utara hanya menyetujui 36 miliar rupiah dari anggaran negara yang diajukan 44 miliar rupee. Dalam hal ini, Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden. Peraturan DPR – GR tahun 1960 4.

DPR – GR terdiri dari 283 orang yang ditunjuk oleh presiden dalam keputusan presiden. Salah satu kewajiban pemimpin DPR-GR adalah melapor kepada presiden pada waktu tertentu yang menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5, 20, 21, 117 antara tahun 1960 dan 1965 dan 26 Proposal dibuat. Pendapat tertulis.
Saling masa kerja sama DPR tanpa Partai Komunis Indonesia (1965-1966)

Setelah insiden G.30.S / PKI, DPR-GR menghentikan 62 anggota DPR-GR dari PKI sebelumnya dan organisasi populasi mereka. DPR – GR tanpa PKI selama periode kerja satu tahun mengalami perubahan empat kali lipat dalam komposisi kepemimpinan. Periode dari 15 November 1965 hingga 26 Februari 1966. Periode dari 26 Februari 1966 hingga 2 Mei 1966. Periode 2 Mei 1966 – 16 Mei 1966. d. Periode dari 17 Mei 1966 hingga 19 November 1966. Secara hukum, posisi kepemimpinan DPR – GR adalah asisten presiden hanya untuk Keputusan Presiden No. 3. 32 tahun 1964 tidak dibatalkan.

Untuk menanggapi situasi transisi, DPR-GR memutuskan untuk membentuk dua komite. Komite politik berfungsi agar tidak terlambat untuk kemajuan berbagai masalah politik. b. Komite ekonomi, keuangan, dan pembangunan bertanggung jawab untuk memantau situasi ekonomi dan fiskal serta merencanakan titik solusi konseptual.
Periode orde baru (1966 – 1999)

Baca juga :

 

 

icpwa