Pesantren Akan Mendapat Dana Abadi dari Alokasi Dana Pendidikan

Pesantren Akan Mendapat Dana Abadi dari Alokasi Dana Pendidikan

Rapat Kerja (Raker) pengabsahan tingkat I Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren sempat dilangsungkan alot. Hal tersebut lantaran perbedaan pendapat antara pemerintah dengan DPR berhubungan dua pasal dalam draf RUU itu. Kedua pasal yang sempat diperdebatkan itu ialah Pasal 42 dan Pasal 49 serta evolusi nama dari RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan menjadi RUU Pesantren. Pemerintah yang diwakili Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin meminta kata “dapat” dalam pasal 42 dihilangkan.

Pasal itu berbunyi “Pemerintah pusat dan pemerintah wilayah dapat memberikan sokongan pelaksanaan faedah dakwah pesantren dalam format kerja sama program, fasilitasi kepandaian dan pendanaan.” Sedangkan Pasal 49 RUU Pesantren yang berbunyi “Pemerintah meluangkan dan mengelola dana abadi pesantren.” Pemerintah tidak sepakat dengan pasal itu dengan dalil dana abadi tersebut sifatnya abadi atau ditabung dan melulu boleh dipakai manfaatnya saja.

“Pemerintah mengamini bahwa seluruh ulasan panja ini dapat dibawa ke tingkat dua di paripurna. Khusus satu urusan yang masih di-pending yang masih belum mendapat kesepakatan bareng bersangkutan pasal 49. Kami dari pemerintah hendak menjelaskan bersangkutan eksistensi dana abadi pesantren sebab ini domain Kemenkeu dan kami telah berkali-kali mengupayakan mengonfirmasi,” tandas Menag Lukman Hakim Syaifuddin dalam rapat bareng Komisi VIII di Kompleks Parlemen Senayan, Senayan, Jakarta, kemarin.

Menag juga memaparkan dalil penolakannya. Salah satunya, dana abadi yang baru di luar alokasi dana edukasi akan memberi beban pada negara dan masyarakat. Ditambah, guna yang didapatkan tidak dapat maksimal sebab dana abadi tersebut hanya dapat diperoleh manfaatnya saja.

“Nanti pengelolaannya memunculkan beban lagi, sebab akan perlu institusi baru. Kemudian, pesantren akan tidak cukup mendapatkan guna yang optimum, karena bila ada dana abadi umat yang dapat dimanfaatkan melulu nilai manfaat sebab namanya abadi,” ungkapnya. Sejumlah fraksi pun lantas menyimpulkan andai penolakan Kemenag sebab khawatir dana abadi ini bakal menggerus alokasi anggarannya.

Hal tersebut kemudian ditentang langsung oleh Menag. “Kami tidak cemas dana abadi bakal menggerus dana Kemenag. Tapi, kami ingin supaya uang negara dapat dirasakan oleh masyarakat,” kata Menag. Itulah mengapa pemerintah tidak lagi menyusun dana-dana abadi itu. Karena tersebut useless dan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. “Yang dapat hanya beberapa kecil dari nilai manfaatnya. Karenanya dana abadi ini kepandaian bapak presiden kami baru saja konfirmasi dengan Menkeu,” paparnya.

Menag pun lantas menyarankan redaksi dalam pasal tersebut diolah jika DPR tetap hendak mempertahankan pasal soal dana abadi. “Jika tetap hendak mempertahankan pasal 49, rumusan ayat satunya usahakan anda ubah ‘pemerintah meluangkan dan mengelola dana abadi pesantren yang bersumber dari dana abadi pendidikan.’ Jangan buat baru lagi,” tandas Menag.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi PKB Marwan Dasopang menilai, lebih baik pasal itu dihilangkan saja daripada mesti dianggarkan dari dana pendidikan. “Kalau masih unsur dari dana abadi pendidikan, maka enggak butuh pasal ini, pasal 49 buang. Di ketika kita butuh, ketika kita telah kaya dan punya tidak sedikit uang, terkunci 20%. Kalau spesialis guna pesantren maka boleh saja. Mending tidak usah ada,” tandasnya.

Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong mengatakan, sebelumnya memang masih mengganjal bersangkutan peraturan dana abadi. Di mana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah menyerahkan catatan. Namun, ujarnya, telah ada penyelesaian soal itu.

“Pihak pemerintah menuliskan bahwa dana tersebut sudah terdapat pada sistem edukasi nasional (sisdiknas) yang dianggarkan sebesar 20%. Tetapi kan pesantren ini memerlukan, apa namanya dana khusus, guna dana abadi. Kita telah terakomondasi tadi sudah,” tandasnya. Berapa jumlah yang disediakan pemerintah, menurut keterangan dari dia, tidak masalah. Yang terpenting ada duit yang dialokasikan guna dana abadi itu. Soal jumlah, lanjutnya, dapat disesuaikan dengan keterampilan keuangan negara.

Akhirnya disepakati bahwa redaksi pasal tersebut diolah menjadi “pemerintah meluangkan dan mengelola dana abadi pesantren yang bersumber dan adalahdari dana abadi pendidikan.” “Sepakat Pasal 42 kata ‘dapat’ ditarik keluar kemudian hadir kalimat pada 49 ayat 1 laksana yang sekarang,” ujar Ali sembari mengetuk palu tanda pengesahan.

Selanjutnya, RUU Pesantren ini diamini untuk diangkut ke tingkat II pada Rapat Paripurna DPR untuk diabsahkan menjadi undang-undang.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengungkapkan, ada sejumlah poin urgen dalam RUU Pesantren ini. Di antaranya, undang-undang ini akan dominan pada pernyataan negara terhadap eksistensi pesantren.

RUU Pesantren, lanjutnya, menegaskan eksistensi pesantren sebagai lembaga berdikari dengan karakteristik institusi yang menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan untuk Tuhan. Hal ini memperkuat keutuhan NKRI. Apalagi, pesantren tidak melulu berperan sebagai lembaga pendidikan, melainkan pun sebagai lembaga dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

“Jika nantinya RUU Pesantren disahkan, tidak terdapat lagi ijazah alumni pesantren yang tidak dinyatakan setara dengan alumni lembaga formal lainnya. Tentu pembelajaran di pesanten tersebut muadalah, dengan kata lain diakui setara dengan lembaga formal beda ijazahnya, sampai-sampai lulusan pesantren dapat ke perguruan tinggi yang ada,” tandasnya. Di samping itu, menurut keterangan dari Ace, dengan adanya RUU ini, maka pesantren tidak melulu akan menemukan dana APBN dari Kementerian Agama, namun juga akan mendapatkan APBD.

Sumber:https://www.tonstudio-forum.de/wcf/acp/dereferrer.php?url=http%3A%2F%2Fwww.pelajaran.co.id

icpwa