Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

 Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

    Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Pimpinan tertinggi OJK adalah dewan komisioner yang bersifat kolektif dan kolegial. Anggota dewan komisioner yang bertugas memimpin pelaksanaan pengawasan kegiatan jasa keuangan dan melaporkan pelaksanaan tigasnya kepada dewan komisioner adalah kepala eksekutif.

2. Tujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

    Ada beberapa tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan. Tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai berikut.
a. Agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel,
b. Agar keseluruhan kegiatan di sektor jas keuangan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan
c. Keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

 Fungsi, Tugas, dan Wewenang OJK

a. Fungsi

    Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.

b. Tugas

Contoh Teks Laporan Hasil Observasi Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut.
1) mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan,
2) mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan
3) mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

c. Wewenang

    Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang sebagai berikut.

1) Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi hal-hal berikut.

a) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi, dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.
b) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.

2) Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank meliputi hal-hal berikut.

a) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank,
b) Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank,
c) sistem informasi debitor,
d) pengujian kredit (credit testing)
e) standar akuntansi bank.

3) Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi hal-hal berikut.

a) manajemen risiko
b) tata kelola bank
c) prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang
d) pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan, dan
e) pemeriksaan bank

Untuk melaksanakan tugas pengaturan, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang berikut.

a. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011,
b. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan,
c. Menetapkan peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan,
d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan,
e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan,
f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu,
g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan,
h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dn menatausahakan kekayaan dan kewajiban, dan
i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

icpwa