Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pancasila Sebagai Dasar Negara

Kata Pancasila terdiri dari dua kata dari bahasa Sansekerta ;

Panca berarti lima, dan sila berarti prinsip atau asas. Bagi bangsa Indonesia Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD alenia ke IVtelah ditetapkan sebagai dasar Negara atau Ideologi Negara,yang berarti Pancasila dijadikan dasar penyelenggaraan negara. Sebagai landasan bagi penyelenggaraan Negara , Pancasila diformulasikan dalam bentuk aturan sebagaimana tercermin dalam pasal-pasal yang tercantum dalam UUD 1945. Pancasila sebagai dasar negara berkedudukan sebagai norma objektif dan norma tertinggi dalam negara,serta sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Meskipun secara tersurat Pembukaan UUD 1945 tidak pernah menyebut Pancasila dan hanya menyebut sila-sila mulai sila pertama sampai kelima,Sila-sila tersebut telah diakui sebagai dasar negara Indonesia

Pancasila sebagai dasar negara mempunyai sifat memaksa,yaitu mengikat dan memaksa semua warga negara untuk tunduk kepada Pancasila, dan siapa yang melanggar harus ditindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku diIndonesia, dan jika ada peraturan hukum yang bertentangan dengan Pancasila maka peraturan tersebut harus dicabut.

 

Proses penyusunan dan penetapan dasar negara

a).  Tahap pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( BPUPKI )

Pada tanggal  8 Desember 1941 Jepang menyerang pangkalan armada Amerika Serikat Pearl Harbor dikepulauan Hawai , 19 kapal perang AS tenggelam, 177 pesawat terbang AS hancur, dan 3000 jiwa tewas, dan sejak saat itu pecahlah Perang Pasifik ( Perang Asia Timur Raya ).

Jepang kemudian menyerang Filipina, dan negara-negara di Asia Tenggara,termasuk Indonesia,yang pada saat itu di kuasai oleh Belanda

Karena Belanda tidak dapat menghadapi serangan armada Jepang,maka pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang,dan sejak saat itu mulailah masa pendudukan Jepang di Indonesia.

Meskipun dalam masa pendudukan Jepang ini bangsa Indonesia mengalami siksaan dan penderitaan karena diperlakukan semena-mena, tidak manusiawi, namun demikian juga membawa dampak positif  bagi bangsa Indonesia seperti :

  1. diberikannya latihan kemiliteran kepada para pemuda
  2. dibentuknya Peta ( tentara suka rela )
  3. diperbolehkannya mengibarkan bendera merah putih
  4. diperbolehkannya menyanyikan lagu Indonesia Raya
  5. dibentuknya BPUPKI sebagai awal proses kemerdekaan Indonesia.

Masa pemerintahan jepang ini juga  berpengaruh bagi kehidupan bangsa Indonesia,karena mempercepat kemerdekaan Indonesia.

 

Pembentukan BPUPKI

Jepang dalam perang Asia Timur Raya mulai mengalami kekalahan dan meminta bantuan kepada bangsa Indonesia dengan berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia dikelak kemudian hari, janji ini diberikan pada tanggal 7 September 1944.

Sementara itu Jepang semakin terdesak oleh sekutu. Dan pada tanggal 1 Maret 1945 Jepang memberikan janji kemerdekaannya yang kedua kepada bangsa Indonesia.

 

Janji kedua itu adalah :

  1. akan dibentuk  suatu badan yang dinamakan badan untuk menyelidiki usaha persiapan Kemerdekaan,disingkat Badan Penyelidik
  2. akan didirikan suatu sekolah namanya  kenkoku  Gakuin, dimana akan diajarkan pengetahuan politik,dan yang akan memberi pelajaran disekolah tersebut adalah pemimpin kita seperti Bung Karno, Bung Hatta, dan Achmad Subardjo.

Untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari bangsa Indonesia maka sebagai realisasi janji tersebut maka dibentuklah suatu badan yang bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang disebut „ BPUPKI „ atau Dokuritzu Zyunbi Tioosakai

Badan ini beranggotakan 60 orang ditambah ketua dan 2 orang wakil ketua yaitu :

Ketua Dr. Radjiman Wediodiningrat dan sebagai wakil ketua Indonesia  R.P. Soeroso dan Wakil ketua  orang Jepang yaitu Iclubangse.

Pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang BPUPKI dibentuk dan secara resmi dilantik pada tanggal 28 Mei 1945

Dengan terbentuknya badan ini, bangsa Indonesia mendapat kesempatan secara legal untuk membicarakan dan mempersiapkan keperluan kemerdekaan Indonesia seperti antara lain :

  • mempersiapkan UUD
  • mempersiapkan  Dasar Negara
  • mempersiapkan  Tujuan  Negara
  • Bentuk Negara
  • Sistem pemerintahan

Baca Juga : 

icpwa