Kriteria Penetapan Daerah Tertinggal

Kriteria Penetapan Daerah Tertinggal

Unit terkecil daerah tertinggal yang digunakan dalam Strategi Nasional ini adalah wilayah administrasi Kabupaten. Hal ini sesuai dengan kewenangan otonomi daerah yang secara penuh diberikan kepada pemerintah Kabupaten.
Penetapan kriteria daerah tertinggal dilakukan dengan menggunakan pendekatan berdasarkan pada perhitungan 6 (enam) kriteria dasar yaitu : perekonomian masyarakat, sumberdaya manusia, prasarana (infrastruktur), kemampuan keuangan lokal (celah fiskal), aksesibilitas dan karakteristik daerah, serta berdasarkan kabupaten yang berada di daerah perbatasan antarnegara dan gugusan pulau-pulau kecil, daerah rawan bencana, dan daerah rawan konflik. Ke-6 (enam) kriteria ini diolah dengan menggunakan data Potensi Desa (PODES) 2003 dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2002 dan data Keuangan Kabupaten 2004 dari Departemen Keuangan. Berdasarkan pendekatan tersebut, maka ditetapkan 199 kabupaten yang dikategorikan kabupaten tertinggal.

Menurut Lucky H. Korah, sekretaris Kementrian Negara PDT (2008) daerah tertinggal mempunyai ciri yaitu tidak bisa berkembangnya individu, masyarakat dan wilayahnya. Sedangkan, menurut Sarwono (2008) Kriteria sebuah daerah tertinggal adalah berdasarkan kondisi sosial, budaya, ekonomi dan wilayah (fungsi inter dan intra spasial baik pada aspek lingkungan, aspek manusianya, maupun prasarana pendukungnya) kurang berkembang dibandingkan daerah lain. Kriteria utama yang digunakan dalam penentuan suatu daerah tertinggal antara lain, perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, prasarana (infrastruktur), kemampuan keuangan lokal (celah fiskal), aksesibilitas, dan karakteristik daerah. Saat ini masih terdapat 199 kabupaten yang masuk dalam daerah tertinggal, dan 28 diantaranya berada di wilayah perbatasan dengan pembagian sebagai berikut: kawasan timur Indonesia sebanyak 123 kabupaten, Sumatra memiliki 58 kabupaten yang disinyalir sebagai daerah tertinggal, Pulau Jawa-Bali sebanyak 18 kabupaten.

2.4.  Pandangan Masyarakat Daerah Tertinggal Terhadap Pendidikan

Daerah tertinggal merupakan daerah yang terisolir dari pembangunan yang sedang berjalan. Tidak hanya secara fisik mereka tertinggal namun juga dari cara berpikir masyarakatnya. Prinsip ‘banyak anak banyak rejeki’ seakan telah menjamur dalam kehidupan mereka.

Pandangan masyarakat desa di daerah tertinggalpun cenderung lebih berorientasi pada hal materiil, yaitu lebih menyukai jika anak-anaknya bekerja membantu orang tua dari pada harus belajar di sekolah. Mungkin hal inilah yang menyebabkan masyarakat desa di daerah tertinggal sulit melepaskan anak-anak mereka untuk menuntut ilmu di tempat yang jauh. Mereka lebih suka melihat anak-anak mereka di rumah membantu orang tua di ladang, tambak atau sawah.

Paradigma seperti inilah yang telah ada dalam diri mereka sejak lama dan sulit untuk dirubah. Bagi masyarakat pedalaman, yang berpencar, pendidikan belum merupakan prioritas karena anak-anak masih dipandang sebagai alat produksi bagi keluarga, perbedaan ini perlu dieliminir. Masyarakat disana berpikir bahwa sekolah kurang berguna untuk wanita. Karena pada akhirnya wanita akan kembali ke dapur dan hanya bekerja sebatas mengurus rumah, suami dan anak-anak.

2.5.  Pendidikan di Daerah Tertinggal

Sarana komunikasi yang kurang baik dan jauhnya daerah dari pusat pemerintahan menjadi salah satu penyebab tertinggalnya daerah dari pembangunan pendidikan. Pemberlakuan Undang-undang no. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah mengisyaratkan pada kita mengenai perkembangan daerah-daerah dengan suasana yang lebih kondusif dan demokratis. Namun ternyata hal ini juga berimbas pada pendidikan.

Sebenarnya, masih banyak daerah yang belum siap menerima kebijakan pemerintah yang baru yang menyerahkan kebebasan pada pemerintah daerah untuk mengatur pendidikan yang selama ini selalu berbasis pada pemerintah pusat. Hal ini dapat terlihat dari ketidaksiapan daerah yang tertinggal dalam menghadapi situasi ini.

sumber :

https://9apps.id/

icpwa