berbagai alasan politis dan konstitusional yang rumit

PEMILIHAN UMUM (PEMILU) 1955

Kondisi Sebelum Pemilu Berlangsung

Pemilihan umum yang diadakan pada September dan Desember 1955 sangat menarik sebagai suatu experimen demokrasi. Kabinet saat itu, koalisi PNI-Masjumi-Sosialis yang diketuai oleh Wilopo dari PNI, sebenarnya sudah lumpuh karena berbagai kericuhan di parlemen dan di luar parlemen berlanjut selama berbulan-bulan setelah peristiwa 17 oktober. Demikianlah maka pada November 1952 kabinet Wilopo mengajukan rancangan undang-undang pemilihan umum baru, dengan dukungan berbagai kalangan yang vokal secara politis. Dalam bentuk yang sudah diubah disana-sini rancangan itu menjadi undang-undang. Undang-undang baru itu menetapkan pemilihan umum secara langsung. Selain itu akan diadakan dua kali pemilu yakni untuk memilih anggota parlemen dan majelis konstituante. Gagasan awal Wilopo adalah bahwa suatu badan pekerja Parlemen akan dibentuk oleh suatu majelis konstituante hasil pemilihan umum. Akan tetapi karena berbagai alasan politis dan konstitusional yang rumit, gagasan awal tersebut ditinggalkan demi terlaksananya pemilihan umum untuk dua badan yang berbeda, yaitu Parlemen dan Konstituante.

Sistem pemilihan umum yang ditetapkan dengan undang-undang 1953 itu banyak dikritik sebagai perfeksionis dalam hal demokrasi, terlalu rumit dan karena itu lamban dan mahal. Kritik-kritik itu banyak benarnya. Akan tetapi dilihat dari beberapa segi, khususnya ketentuan mengenai badan-badan pemilihan umum dan pemungutan suara undang-undang ini adalah hasil kerja yang sangat hati-hati yang berusaha menyesuaikan tehnik pemilihan umum dengan keadaan Indonesia.

Bahkan setelah rancangan undang-undang ini disahkan menjadi undang-undang masih ada sejumlah hambatan politik yang mencegah pemilihan umum dilaksanakan dengan segera. Upaya kabinet Wilopo untuk membentuk sebuah Panitia Pemilihan Umum Pusat gagal, karena tidak tercapai kata sepakat antara rekan-rekannya dalam koalisi mengenai susunan panitia itu. Baru pada Desember 1953 terbentuk Panitia Pemilihan Indonesia. Dalam badan ini tidak ada wakil dari partai-partai yang beroposisi terhadap kabinet pimpinan PNI yang diketuai oleh Ali Sastroamidjojo. Pihak oposisi dapat memberikan bukti-bukti bahwa kabinet Ali dengan sengaja menunda pemilihan umum sampai semua partai yang tegabung dalam kabinetnya berhasil memperkuat kedudukan.

April 1955 Panitia Pemilihan Indonesia mengumumkan bahwa pemilihan umum untuk anggota Parlemen dan anggota Konstituante akan dilaksanakan masing-masing pada 29 September dan 15 Desember 1955. Keraguan muncul ketika terjadi peristiwa pada 27 Juni 1955 yang memicu krisis baru militer-politik dan mengakibatkan kabinet Ali Sastroamidjojo jatuh. Tetapi kabinet yang menggantikan Ali yakni Burhanuddin Harahap dari Partai Masyumi berhasil menyelenggarakan pemilihan umum pada tanggal yang telah ditetapkan.

SUmber: https://digitalcamera.co.id/

icpwa