Bantu Masyarakat Tak Mampu, PTS Mesti Alokasikan Anggaran 10 Persen

Bantu Masyarakat Tak Mampu, PTS Mesti Alokasikan Anggaran 10 Persen

Bantu Masyarakat Tak Mampu, PTS Mesti Alokasikan Anggaran 10 Persen

Bantu Masyarakat Tak Mampu, PTS Mesti Alokasikan Anggaran 10 Persen

Ketua Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABP-PTSI)

Sali Iskandar merencanakan seluruh Perguruan Tinggi Swasta untuk mengalokasikan bantuan pendidikan khusus bagi masyarakat tergolong tak mampu sebesar 10-15 persen.

Namun, kata Ia, bantuan tersebut akan digulirkan kepada masyarakat Jawa Barat yang sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa syarat untuk mendapatkan bantuan pendidikan.

Di antara syarat atau ketentuan itu ialah masyarakat yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau SKTM, prestasi akademik minimal diangka 3, serta kondisi orangtuanya yang tidak merokok.

“Sebab, kalau orangtuanya merokok kan itu artinya mampu,” kata Sali

di sela acara Rakerda di Unswagati Cirebon, Rabu (12/9).

Ketentuan lainnya, kata Ia, mahasiswa yang sudah diterima diikat pula dengan komitmen untuk tidak mengundurkan diri selama mengikuti jenjang pendidikan. PTS, akan memberikan sanksi jika komitmen itu dilangggar.

“Juga ga boleh mengundurkan diri kalau mengundurkan diri, nanti harus bayar,” kata Ia.

Dikatakan Ketua Yayasan Alghiffari Bandung ini, ketetapan pemberian bantuan kepada masyarakat tidak mampu sudah diberlakukan di lembaga yang Ia kelola, yakni Perguruan Tinggi Al-Ghiffari Bandung.

“Sudah, Al-Ghifari sudah 15 %, ya pakai subsidi silang,” ujarnya.

Selain itu, titik fokus pembahasan Rakerda ABP-PTSI Jawa Barat juga akan terpusat

pada upaya peningkatan jalinan mitra dengan Pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kota/kabupaten.

Tujuannya, kata Ia, agar ada kepedulian lebih dari pemerintah terhadap dunia pendidikan. Termasuk, dispensasi beban pembayaran PBB, Telkom maupun PLN.

“Beban PBB ini sangat luar biasa. Tanah dan bangunan yang digunakan Yayasan dikenakan pajak. Padahal kita adalah untuk mencerdaskan bangsa,” paparnya.

Ia merasa miris, di usia kemerdekaan ke-73 RI namun beban penyelenggaraan pendidikan tingkat tinggi masih terbilang mahal. Sementara, jelas Ia, beberapa negara di luar negeri sudah tidak lagi memungut operasional yang dibebankan penyelenggara pendidikan.

“Itu sangat mahal. Jadi kita nanti akan minta kebijakan baru agar semua di PTS ini jangan sampai kena cash. Negara harus hadir untuk ini,” tandasnya.

Di lain pihak, Kabiro Humas Unswagati Maya membenarkan tentang adanya potongan PBB yang didapat dari Pemerintah Kota Cirebon. Ia menyebutkan, PBB tahunan Unswagati cukup besar, setelah mendapat keringanan, potongan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan lainnya, seperti kegiatan kemahasiswaan, bantuan beasiswa dan sebagainya.

“PBB awalnya sekitar 180 jutaan, setelah mendapat potongan 50 % bayar hanya sekitar 60 jutaan. Kan bisa untuk kegiatan pendidikan lainnya,” kata Maya.

Tak hanya PBB, tambah Maya, Unswagati pun sedang mencoba mendapatkan dispensasi dari badan usaha milik pemerintah lainnya, seperti PLN, Telkom atau bahkan PDAM sendiri.

“Mudah-mudahan ini bisa dibantu oleh Pemkot, sehingga beban operasional pendidikan menjadi mudah,” tandasnya.

 

Sumber :

https://dogetek.co/sejarah-hari-pramuka-14-agustus/

icpwa